KPK Gelar Bimtek Anti Korupsi Bagi Pelaku Dunia Usaha di NTB

Berita Baru, NTB – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Bimbingan Teknis dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat untuk mewujudkan dunia usaha anti korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas.

Kegiatan Bimbingan Teknis Dunia Usaha Anti Korupsi tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur NTB, Jumat (07/10) kemarin.

Ketua KPK, Komjen. Pol. Purnawirawan Polri Firli Bahuri, mengatakan bahwa berdasarkan data KPK sejak 2004 sampai Agustus 2022, tercatat 1444 tersangka kasus korupsi yang sudah tertangkap, paling tinggi adalah pihak swasta sebanyak 363 orang.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga di NTB ditentukan oleh karya besar kalangan pengusaha baik dari BUMN, BUMD, maupun swasta. Karena hal tersebut berpengaruh terhadap belanja negara dan daya beli masyarakat.

“Coba berikan kemudahan investasi, dengan demikian akan terbuka lapngan kerja yang memberikan pendapatan sehingga dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Maka jadilah pahlawan-pahlawan dalam rangka meningkatkan ekonomi,” tutur Firli.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen Pol. Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan selesai hanya oleh KPK, butuh juga peran serta dari seluruh masyarakat termasuk dunia usaha.

“Kenapa dunia usaha? Karena dunia usaha menentukan hajat hidup orang banyak, tingkat perekonomian negara, serta banyak menyerap tenaga kerja”, ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengatakan bahwa tidak mungkin kemajuan pembangunan di NTB hadir tanpa adanya kontribusi yang besar dari BUMN dan BUMD.

Dunia usaha, katanya, adalah key elements dalam meng-upgrade kemampuan daerah, oleh karena itu dunia usaha harus menjadi engine of growth.

“Tidak mudah untuk meminta project yang besar di daerah kita, maka event-event internasional yang ada di NTB merupakan cara yang tidak biasa untuk menarik perhatian pemerintah pada daerah ini. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari campur tangan BUMN dan BUMD,” ucapnya. [*]