Wakil Bupati Ajak Semua Stakeholder Aksi Bersama Peduli Sunting Lombok Tengah

Berita Baru, Lombok Tengah – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengajak semua pihak terutama Stakeholder yang terdiri dari BUMD, BUMN, Instansi Vertikal dan Organisasi Kemasyarakatan untuk bersama-sama peduli dalam pencegahan dan penurunan angka stunting melalui turut serta dalam sosialisasi kebijakan pemberian protein hewani bagi ibu hamil dan anak stunting di Kabupaten Lombok Tengah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah dalam rapat evaluasi penanganan stunting yang dilaksanakan di ruang rapat Bappeda Gedung C Lantai III Pusat Pemerintahan Lombok Tengah, Jum’at (05/05/2023).

“Masing-masing anak yang usianya 6 sampai dengan 24 bulan yang mengalami stunting, akan diberikan 2 (dua) butir telur setiap hari selama 3 bulan. Sedangkan untuk ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) akan diberikan 1 (satu) butir telur selama 3 bulan,” jelas Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah.

Untuk mengorganisasikan pemberian protein hewani ini, akan menggunakan Tim TPPS yang telah dibentuk dengan dikomandani dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Kesehatan dengan melibatkan Tim Pendamping Keluarga di tiap-tiap Desa dan Ahli Gizi di semua Puskesmas.

“Stunting merupakan persoalan yang sangat serius. Karena hal ini menyangkut tumbuh kembang anak-anak kita. Jika tumbuh kembang anak-anak kita terganggu, maka masa depan daerah dan negara kita juga akan terganggu,” tegas Wakil Bupati Lombok Tengah.

Lebih lanjut Wakil Bupati Lombok Tengah berharap, semoga dengan Aksi Bersama Peduli Stunting ini, dapat segera menurunkan angka stunting dengan target 14% pada tahun 2024, untuk mencetak generasi masa depan Lombok Tengah yang lebih baik.

Sementara itu dr. Nasrulloh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah menjelaskan bahwa sampai dengan bulan Februari 2023, angka stunting di Lombok Tengah adalah 17,40% atau 15.956 berdasarkan data EPPGBM. Data ini sudah diverifikasi oleh Provinsi NTB, karena di wilayah NTB mengacu ke Data EPPGBM yang dientry total coverage by name by address dari pendataan pengukuran setiap bulan oleh Posyandu.

Lebih lanjut dr. Nasrulloh mengatakan memang masih terdapat selisih data stunting dengan data SSGI pada bulan September 2022 dimana angka stunting Lombok Tengah 37%, sedangkan data EPPGBM diangka 20,81%. Hal ini disebabkan, data survei hanya 650 sampel, sedangkan total balita sebanyak 91.000.

“Aplikasi SSGI dan EPPGBM sama-sama dari Aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Aplikasi SSGI dipakai sebagai acuan perencanaan, sedangkan EPPGBM dipakai untuk intervensi stunting,” jelasnya.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain dari unsur Dinas Kesehatan, Dinas DPMD, Dinas DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kominfo dan semua Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Lombok Tengah. [*/Kmf]