PATTIRO Targetkan GLF Bisa Diselenggarakan Setiap Tahun

Berita Baru, Jakarta – Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menargetkan Green Leadership Forum (GLF) bisa diselenggarakan setiap tahun.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif PATTIRO Bejo Untung dalam GLF ke-2 yang diadakan secara daring pada Rabu (27/10).

Menurut Bejo, hal itu penting diupayakan karena GLF bertujuan mewujudkan kebangkitan nasional dalam mendorong transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia.

GLF merupakan wadah bagi para kepala daerah baik yang sudah menerapkan skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau pun yang berencana memakainya untuk berbagi cerita terkait kebijakan anggaran dan lingkungan hidup.

“Pada GLF pertama dulu, Januari 2020, yang hadir belum banyak, tetapi hari ini sudah banyak yang hadir. Ini adalah kabar gembira. Kami bangga menjadi bagian dari forum ini,” ungkap Bejo.

Dalam forum yang diselenggarakan oleh PATTIRO bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Indonesia Budger Center (IBC), The Reform Initiatives (TRI), Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Beritabaru.co, dan didukung penuh oleh The Asia Foundation (TAF) ini, Bejo menggantungkan harapan yang besar.

Yaitu agar melalui GLF kepala desa dan semua pihak yang terlibat bisa mendiskusikan dan berbagi banyak hal, termasuk membangun komunikasi satu sama lain.

“Tujuannya supaya implementasi EFT di Indonesia bisa berjalan masif,” pungkasnya dalam forum yang dipandu oleh Valerina Daniel ini.

GLF yang kedua ini dihadiri Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani, Deputy Country Representative TAF Hana A. Satriyo, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, Bupati Maros Andi Syafril, Bupati Trenggalek Nur Arifin, Bupati Fakfak Untung Tamsil, dan Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi.

Forum yang ditayangkan langsung via Kanal Youtube Infopattiro ini juga memiliki sesi sharing. Di sesi tersebut diisi oleh para kepala daerah yang telah menerapkan dan sedang mendorong EFT, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kemendes PDTT, dan KLHK, serta dari DPR RI Luluk Hamidah.