Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Sikapi Pengurangan Transfer Pusat dalam RAPBN 2026

Berita Baru, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan sikap resmi terkait adanya pengurangan alokasi transfer ke daerah yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Dalam dokumen RAPBN, transfer dari pemerintah pusat ke Lombok Tengah diproyeksikan turun dari Rp2,23 triliun pada 2025 menjadi Rp1,85 triliun pada 2026. Artinya, terdapat pengurangan sebesar Rp383,33 miliar atau sekitar 17,1 persen, yang sebagian besar berasal dari pos Dana Alokasi Umum (DAU).

“Penurunan ini memiliki implikasi luas terhadap struktur fiskal daerah, target pembangunan jangka menengah, hingga stabilitas keuangan daerah. Karena itu, kami memandang penting menyampaikan kondisi ini secara terbuka kepada masyarakat dan mitra pembangunan,” ujar Kepala Bapperida Lombok Tengah, H. Lalu Wiranata, Kamis (2/10/2025).

Berkurangnya alokasi transfer pusat akan langsung memengaruhi struktur dan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Tengah tahun 2026. Penurunan Rp383,33 miliar dipastikan mempersempit ruang fiskal, terutama untuk belanja modal dan program prioritas.

Belanja yang paling terdampak adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, dan ketahanan pangan. Anggaran pada pos ini berkurang hampir 95 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai langkah penyesuaian, pemerintah daerah akan melakukan reprioritisasi program, menunda proyek fisik yang belum kontraktual, mengefisienkan belanja operasional, serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk mencari alternatif pembiayaan,” kata Wiranata.

Pengaruh pada Target RPJMD

Pengurangan transfer pusat juga berpotensi memengaruhi pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lombok Tengah 2025–2029.

Sektor infrastruktur yang menjadi prioritas utama diperkirakan akan mengalami perlambatan. Beberapa target yang kemungkinan terdampak antara lain pembangunan jalan kabupaten dan desa, rehabilitasi jaringan irigasi teknis, serta penyediaan fasilitas publik seperti pasar rakyat dan ruang terbuka hijau.

Sebagai respons, Pemkab Lombok Tengah akan merevisi indikator kinerja RPJMD dan menyusun strategi mitigasi. Upaya itu mencakup penguatan sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi berbasis data, hingga pelibatan masyarakat dan swasta melalui skema partisipatif.

Dari sisi makro, penurunan transfer pusat menjadi tantangan serius bagi stabilitas fiskal Lombok Tengah yang selama ini masih bergantung pada dana transfer. Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan strategi memperkuat fondasi keuangan dengan diversifikasi sumber pendapatan, pengembangan potensi pajak dan retribusi sektor unggulan, serta penguatan kapasitas kelembagaan fiskal.

“Setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik. Kami akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi agar belanja daerah lebih efektif dan tepat sasaran,” tegas Wiranata.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan bahwa tantangan fiskal ini tidak akan mengurangi komitmen mewujudkan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.

“Kami memahami dinamika fiskal ini bagian dari kebijakan nasional dan global. Namun, kami tetap berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan di Lombok Tengah,” tutup Wiranata. [*]