Rapat Paripurna, Dewan Sepakati Rapenda APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022

Berita Baru, Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, Selasa, (30/11/2021).

Rapat Paripurna yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid di Gedung DPRD Lombok Tengah itu dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, para wakil ketua dan anggota DPRD Lombok Tengah, Sekwan Lombok Tengah, Suhadi Kana, para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lombok Tengah.

Dalam laporannya, juru bicara Banggar DPRD Lombok Tengah, Muhalip menyampaikan, sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa pendapatan pemerintah pusat sangat tergantung pada peningkatan produksi barang dan jasa, yang menjadi sumber penerimaan PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPH (pajak penghasilan). Sedangkan pendapatan pemerintah Provinsi sangat tergantung dari sektor transportasi berupa kepemilikan kendaraan (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor), penggunaan bahan bakar (pajak bahan bakar kendaraan bermotor).

Selain sektor transportasi, pendapatan pemerintah provinsi juga bersumber dari pajak rokok dan air permukaan. Sedangkan pendapatan pemerintah kabupaten/kota sangat tergantung dari kunjungan wisatawan, karena wisatawan akan menginap di hotel dan makan di restoran. dan lazimnya, pada daerah yang kunjungan wisatawannya tinggi, harga tanahnya cenderung tinggi, sehingga pendapatan PBB dan BPHTB juga cenderung tinggi.

“Karena itu, jika diperhatikan secara cermat, beberapa kabupaten/kota yang memiliki PAD tinggi di Indonesia adalah daerah dengan karakteristik ibu kota, pusat bisnis atau daerah tujuan wisata, ketiganya memiliki persamaan, yaitu tingkat kunjungan wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang cenderung tinggi.”

“Daerah ibu kota menikmati “privilege” atau keistimewaan sebagai tujuan/kunjungan kerja daerah disekitarnya, begitu pun pusat bisnis menikmati posisinya sebagai kunjungan banyak pihak dari pelaku bisnis, juga sebagai jalur dagang, sedangkan daerah wisata memiliki destinasi wisata yang memancing minat para pelancong untuk datang berkunjung. Kontribusi sektor non pariwisata bagi pendapatan asli daerah sangat rendah, karena sebagian besar pajaknya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan peningkatan sektor pariwisata akan berdampak langsung bagi peningkatan pendapatan asli daerah.” kata Muhalip.

Kabupaten Lombok Tengah ucap Muhalip, memiliki potensi seperti daerah-daerah lainnya yang telah lebih dahulu maju dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena itu transformasi struktural perekonomian lombok tengah perlu dilakukan dengan meningkatkan persentase kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah dimana sektor pariwisata mampu menopang hampir 30 persen perekonomian daerah. Adapun di Lombok Tengah kontribusi sektor pariwisata masih di bawah 1,5 persen.

Untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata di Lombok Tengah, pemerintah daerah perlu memberikan effort yang lebih intens karena kawasan ekonomi khusus (KEK) The Mandalika dengan MotoGP-nya hanyalah trigger atau pemicu, bukan segala-galanya. posisi mandalika sebagai kawasan khusus mesti dioptimalkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi lombok tengah, khususnya sektor pariwisata.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Lombok Tengah mesti menjadi daerah yang ramah investasi. kendala lahan, kondusifitas keamanan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia menjadi persyaratan kunci dalam meningkatkan pariwisata. Di samping itu, integrasi kawasan yang menyediakan paket lengkap antara destinasi pariwisata dengan sarana perdagangan, oleh-oleh, kuliner, dan hiburan perlu untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang.”

“Momentum bangkitnya pariwisata daerah melalui perhelatan World Superbike dan motoGP, jangan sampai hanya dinikmati oleh sekelompok orang, sedangkan penduduk lokal hanyalah menjadi penonton. Mandalika dengan motoGPnya bukanlah “malaikat penyelamat” yang akan menyelesaikan semua problem perekonomian Lombok Tengah. MotoGP adalah industri yang punya kalkulasi untung dan rugi, motogp adalah entitas bisnis yang bertujuan mencetak laba. pemerintah perlu menjaga ritme pertumbuhan ekonomi yang sustainable/berkelanjutan, dengan memberikan effort yang lebih, membangun dari bawah, membangun manusia Lombok Tengah agar bisa mengikuti ritme dan deru motoGP. Sebagai penduduk lokal, warga Lombok Tengah jangan hanya menjadi “tenaga kerja kasar” di tengah kemewahan yang ada,” kata Muhalip

Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah tersebut menyampaikan, berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi antara Banggar DPRD Lombok Tengah dengan pemerintah daerah melalui pimpinan dan seluruh jajaran tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), pada hari ini selasa tanggal 30 November 2021, dapat menyepakati bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

Selanjutnya, Muhalip juga memaparkan secara umum, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Kemudian, Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah tersebut membacakan pendapat akhir dari masing-masing Fraksi yang duduk dalam Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah. (Red*)