Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Terkait Pemukiman Didalam Sirkuit MotoGP, Pemprov NTB; Masyarakat Jangan Sampai Dirugikan

Terkait Pemukiman Didalam Sirkuit MotoGP, Pemprov NTB; Masyarakat Jangan Sampai Dirugikan

DPRD Lombok Tengah NTB

Berita Baru, NTB – Menyikapi dinamika terkait sejumlah warga yang masih terisolir di dalam area Sirkuit Mandalika, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menegaskan sebagai pemimpin ia takkan membiarkan masyarakat dirugikan oleh pembangunan.

Hal itu dikatakan Gubernur saat menerima Solidaritas Warga Intern Mandalika (SWIM) di ruang kerjanya. Senin (23/08/2021)

Gubernur Bang Zul menjelaskan, pemerintah daerah sebagai fasilitator berupaya keras agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil sesuai ketentuan hukum.

“Kita tentu harus menempatkan pada proporsinya. ITDC adalah BUMN dan KEK Mandalika dengan sirkuitnya juga etalase nasional. Pemprov selalu akan hadir memfasilitasi agar ITDC membangun relasi yang baik dengan masyarakat,” tegas Gubernur.

Kehadiran SWIM tersebut berkaitan atas belum jelasnya keputusan ITDC terkait pemukiman warga Dusun Ujung Lauk dan Dusun Ebunut.

Diketahui, sampai saat ini sebanyak 60 kepala keluarga dengan 166 jiwa menunggu relokasi dan pembayaran tanah atau menjadikannya kawasan pemukiman khusus yang berada di komplek Sirkuit MotoGP Mandalika.

Dikatakan Gubernur, jika opsi ITDC mempertahankan pemukiman tersebut sebagai masterplan area sirkuit, maka terutama akses jalan masuk dan pemukiman harus ditata lebih baik serta menyiapkan pemberdayaan yang memadai bagi warga.

Sementara jika harus direlokasi, persoalan pembayaran dan data riil pemilik tanah dan administrasinya harus valid untuk menghindari oknum yang mengambil keuntungan. Atau jika pilihannya adalah tukar guling maka nilainya harus setara dengan aset yang dimiliki warga.

“ITDC harus proaktif berkomunikasi,” sebut Gubernur.

Bahkan terkait perhelatan World Superbike pada November bulan depan, ia akan berkomunikasi dengan ITDC melalui tim appraisal dengan mengutus perwakilan Pemprov agar dalam dua bulan harus ada solusi dan kegiatan yang jelas.

Sementara itu, Lalu Alamin, ketua SWIM dalam pertemuan tersebut mengatakan, apapun keputusan yang diambil oleh ITDC agar tidak digantung.

Bahkan ia mengklaim warga dusun siap direlokasi tanpa menerima pembayaran diawal asalkan ada komitmen dari ITDC menyelesaikan persoalan.

“Kami siap membantu tim agar data dan harapan warga dusun benar-benar dilaksanakan secepatnya apapun keputusan ITDC”, ujar Lalu Alamin.