Tolak Kenaikan Harga BBM, Aksi PMII Sumbawa Diwarnai Kericuhan

Berita Baru, Sumbawa – Kebijakan Pemerintah Terkait Kenaikan Harga BBM menuai kecaman dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Tidak lepas juga dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII.

Ratusan kader PMII Sumbawa didampingi pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali-Nusra menyuarakan aspirasinya atas kenaikan harga BBM, massa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Sumbawa, Jum’at (08/9/2022).

Aksi demo itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah atas kebijakan menaikkan harga BBM.
Aksi sempat diwarnai kericuhan ketika para mahasiswa kader-kader PMII mencoba untuk menduduki gedung DPRD Kabupaten Sumbawa.

Aksi demo tersebut di mulai pukul 08.00 WITA, aksi dimulai dari Lapangan Pahlawan menuju Pasar Seketeng, masa aksi melakukan orasi dan meminta doa restu kepada para pedagang, dilanjutkan menuju Kantor DPRD Sumbawa.

Masa aksi meminta untuk 4 pimpinan hadir dihadapan mereka untuk mendengarkan tuntutan dan menandatangani Nota Kesepakatan bahwa PMII Sumbawa bersama PKC PMII Bali-Nusra dengan DPRD Kabupaten Sumbawa menolak kenaikan harga BBM.

Terjadi ketegan antara masa aksi dari PMII dan pihak kepolisian dikarenakan pihak DPRD tidak dapat menghadirkan 4 pimpinan tersebut, aksi saling dorong pun tidak bisa dihindarkan, sampai akhirnya pihak kepolisian mengeluarkan mobil Water Cannon untuk membubarkan massa aksi

Tidak sampai disitu masa Aksi masih mencoba untuk mendobrak masuk walau mendapat semprotan dari Water Cannon milik aparat Kepolisian.

Sampai pada akhirnya massa aksi ditemui oleh wakil ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa.

Wakil Ketua III PKC PMII Bali-Nusra Iqbaluddin Huzaini menyampaikan kekecewaannya terhadap DPRD Kabupaten Sumbawa karna tidak dapat menemui massa aksi, serta menyampaikan bahwa secara tegas PMII menolak kenaikan harga BBM.

“Tiga hari yang lalu kami sudah masukan surat untuk melakukan aksi demonstrasi ini tapi kami dapat kabar bahwasanya beberapa pimpinan berada diluar daerah maka dari itu kami sangat kecewa yang seharusnya DPRD ini harus mementingkan rakyatnya entah alasan apapun,” katanya.

“Kami sudah bekerja selama 3 hari 3 malam untuk melakukan kajian dan membedakan terkait kenaikan BBM ini bahkan sampai turun masyarakat kenapa para pimpinan hanya memikirkan yang seharusnya mendahului rakyatnya,” tegasnya.

Bersaman dengan itu Ketua Umum PMII Sumbawa Andi Muhammad Yusuf mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat menyakiti hati rakyat Indonesia, disituasi ekonomi negara yang belum pulih 100% dari pandemi Covid-19 pemerintah malah menikan harga BBM, serta meminta DPRD Sumbawa bertandang menolak kenaikan harga BBM.

“Apapun alasan dan alibinya pemerintah terkait kebijakan kenaikan BBM ini sudah pasti berdampak pada aktivitas perekonomian nasional dan akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah kebawah,” ujarnya.

“Maka dari itu kami meminta DPRD Kabupaten Sumbawa menerima dan merekomendasikan bahwa PMII Sumbawa bersama PKC PMII Bali-Nusra dangn DPRD Sumbawa menolak kenaikan harga BBM untuk direkomendasikan ke Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo,” himbaunya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sumbawa Nanang Nasaruddin yang didampingi beberapa Komisi dan Fraksi di DPRD menyampaikan permohonan maaf karana Ketua DPRD Sumbawa tidak dapat hadir serta pimpinan lainnya dikarenakan ada kegiatan diluar kota, serta menyetujui bahwa DPRD Sumbawa menolak kenaikan harga BBM.

“Kepada adik-adik PMII memohon maaf Karna Ketua DPRD dan beberapa pimpinan tidak dapat hadir Karna ada kegiatan diluar kota tapi saya sudah berkoordinasi bahwa kami sepakat menolak kenaikan harga BBM dan akan merekomendasikan kepada Presiden dan Ketua DPR RI sesuai dengan tuntutan adik-adik,” ucapnya.

Dengan diterimanya tuntutan, aksi demonstrasi tersebut kemudian berakhir. Kader-kader PMII Sumbawa menyatakan akan mengawal rekomendasi tersebut.

Berikut Tuntutan PMII Sumbawa:

1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar
   minyak (Mafia BBM).
3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran
   BBM bersubsidi.