Catatan Musda Demokrat NTB, ‘Memilih Untuk Dipilih’

Berita Baru, Kolom – Musyawarah Daerah IV Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dilangsungkan 20 Desember 2021, memunculkan dua nama yakni, Indra Jaya Usman (IJU) dan H. Sukiman Azmy (HSA). Selanjutnya, dua nama ini diusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk dilakukan proses fit and proper test oleh tim tiga. Tim tiga ini, terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK DPP PD.

IJU dan HSA diusulkan ke DPP PD karena hanya keduanya yang memenuhi syarat sesuai peraturan organisasi (PO) yakni mengantongi minimal 20 persen suara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Nusa Tenggara Barat.

Sebelumnya, sempat muncul nama-nama lain di luar keduanya yang dikabarkan akan turut memperebutkan Ketua DPD PD NTB, yakni TGH. Mahali Fikri, Syamsul Fikri, bahkan sempat berhembus nama-nama lain di luar itu. Namun nama-nama tersebut memilih untuk tidak melanjutkan proses dan ada pula yang mengalihkan dukungan ke IJU dan HSA.

“Jadi, kalau mau dicermati prosesnya, sebenarnya ini bukan Musda tapi Usda alias Usulan Daerah,” kata sebuah sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sumber tersebut menambahkan, karena proses ini sifatnya hanya usulan daerah terkait nama bakal calon Ketua DPD PD NTB, maka siapa yang akhirnya menjadi Ketua DPD PD NTB, sangat bergantung pada penilaian tim tiga pada saat fit and proper test. “Baik IJU dan HSA sama-sama memiliki peluang menjadi Ketua DPD PD NTB menggantikan TGH Mahally Fikri,” tandas sumber itu lagi.

Dalam beberapa case, antara perolehan dukungan DPC dengan tingkat keterpilihan seorang bakal calon berjalan linier. Namun, beberapa case lain menunjukkan hal sebaliknya alias diametral. Sebab, tim tiga hampir bisa dipastikan memiliki pertimbangan yang rasional dan objektif untuk melihat masa depan Partai Demokrat.

Mekanisme pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat di tingkat provinsi ini, sangat boleh jadi sisi lain dari cara Partai Demokrat agar proses pengambilan keputusan terkait kepemimpinan di daerah tidak daerah an sich begitupun tidak pula pusat an sich. “Akseptabilitas penting, namun hal ini tidak pula mengabaikan aspek-aspek kualitas,” ucapnya.

Bisa saja aspek kualitatif yang dimaksud terkait dengan komitmen dalam membesarkan Partai Demokrat, strategi menghadapi Pileg, Pilkada dan Pilpres 2024. Disamping itu, aspek loyalitas calon ketua terhadap Partai Demokrat ke depan. Terlebih di daerah ini ada beberapa catatan terkait loyalitas kepartaian.

Di media sosial saya pernah menulis, tidak mudah mengelola organisasi partai politik di era revolusi industri modern seperti saat sekarang ini. Dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan lebih, di saat cara dan metode konvensional masih menjadi arus utama pengelolaan partai politik. Kecepatan pikiran dan tindakan harus mampu mengimbangi bahkan harus melampaui kecepatan teknologi digital.

Saya teringat tulisan tentang evolusi partisipasi dari manual ke digital oleh Fayakhun Andriadi dalam buku, Demokrasi di Tangan Netizen Tantangan dan Prospek Demokrasi Digital (2016). Disebutkan, dalam sejarah politk, partisipasi memiliki bentuk yang beragam. Dari masa ke masa, bentuk partisipasi terus berkembang, mulai dari partisipasi konvensional hingga partisipasi non konvensional.

Apakah IJU atau HSA yang akan terpilih, kita tunggu hasil konvensi terbatas oleh tim tiga. [*]

Penulis : M. Zakiy Mubarok
Pemilik KTA Partai Demokrat Nomor 5271000212