Bupati Pathul Bahri Lantik 5 Pimpinan Baznas Kabupaten Lombok Tengah

Berita Baru, Lombok Tengah – Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri secara resmi melantik 5 Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Tengah, di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (02/02/2022).

Adapun 5 Pimpinan Baznas Kabupaten Lombok Tengah yang dilantik tersebut diantaranya adalah: TGH. Ma’arif Makmun Diranse (Ketua), TGH. L. Mala Sar’i (Wakil Ketua I), Ma’arif (Wakil Ketua II), TGH. Selamat Riadi, (Wakil Ketua III) dan Sapoan (Wakil Ketua IV).

Bupati Kabupaten Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri dalam sambutannya mengatakan, proses pergantian pucuk kepemimpinan Baznas Kabupaten Lombok Tengah cukup panjang.

Sejak selesai proses seleksi setahun yang lalu, berbagai dinamika terjadi didalam tubuh Baznas pusat sehingga terjadi penundaan pelantikan hingga hampir setahun.

“Alhamdulillah setelah sekian lama kita menunggu akhirnya pelantikan bisa dilakukan,” kata Bupati Pathul Bahri.

Bupati berharap agar Baznas Kabupaten Lombok Tengah bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk membantu masyarakat ataupun kaum duafa yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dikatakannya bahwa Baznas memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program kerjanya. Tidak hanya memperhatikan kaum dhuafa, tetapi juga para pelaku UMKM dan anak yatim-piatu serta sarana ibadah.

“Saya banyak menerima proposal sarana ibadah dari masyarakat termasuk juga anak-anak kita yang sekolah di timur tengah namun dibawah garis kemiskinan juga sering saya teruskan ke Baznas, karena itu sangat tergantung dari anggaran yang dimiliki Baznas, kalau ada ya berikan kalau gak ada ya jangan berikan” ungkapnya.

Bagi Bupati, siapapun yang menjadi Pimpinan Baznas haruslah mampu menjabarkan secara utuh undang-undang yang mengatur soal Baznas agar dalam menjalankan tugas nanti tidak melanggar ketentuan.

“Selamat saya sampaikan kepada Pimpinan Baznas Kabupaten Lombok Tengah yang baru. Semoga bekerja amanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya. [*]