DPRD Lombok Tengah Laporkan Hasil Pembahasan Payung Hukum dan Anggaran APBD 2024

Berita Baru, Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna (27/11) yang membahas sejumlah agenda krusial bagi perkembangan daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Laporan pansus mengenai payung hukum bagi Pemda Lombok Tengah dalam hal pajak dan retribusi menjadi salah satu poin utama yang disampaikan oleh anggota DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Iqbal.

Pansus menyampaikan hasil pembahasan yang mencakup perbaikan pada Pasal 7 terkait NJOP yang awalnya 100% menjadi paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak, serta penyempurnaan tarif pelayanan kesehatan di dinas kesehatan dan RSUD Praya.

“Pansus juga menetapkan kelanjutan pembahasan ranperda Nomor 1 Tahun 2016 mulai 28 November 2023 hingga 8 Desember 2023 sebagai langkah konkrit dalam menyempurnakan regulasi yang ada,” terangnya.

Agenda berlanjut dengan penyampaian laporan banggar DPRD Lombok Tengah oleh Legewarman.

Dikatakan, hasil pembahasan banggar yang dilaksanakan sejak 14 hingga 24 November 2023 menggambarkan proyeksi pendapatan daerah sebesar 2 triliun 574 miliar. Komposisi pendapatan tersebut mencakup pendapatan asli daerah sebesar 315 miliar, pendapatan transfer 2,2 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 35 miliar.

“Dalam konteks belanja daerah, direncanakan sebesar 2,5 triliun, dengan perbandingan yang menciptakan surplus sekitar 20 miliar. Pembiayaan daerah pada APBD tahun 2024 direncanakan nihil, sementara pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 20 miliar, yang akan dialokasikan untuk pembiayaan cicilan pinjaman daerah,” jelas Legewarman.

Berdasarkan uraian di atas, struktur tancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 direncanakan dalam posisi berimbang. Hal ini mencerminkan keseriusan dan ketelitian DPRD Lombok Tengah dalam menyusun dan mengawal rencana pembangunan daerah.

Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting dalam mengarahkan langkah strategis Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. [*]