Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah minta pemerintah berikan masyarakat NTB vaksin Halal dan Aman | Berita Baru | Foto: @akhdianyah/Guru To’i

Guru To’i Minta Pemerintah Berikan Masyarakat NTB Vaksin Halal dan Aman

Berita Baru, NTB – Anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah menghimbau pemerintah untuk melakukan verifikasi terhadap vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat NTB.

Akhdiansyah mengatakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat NTB saat ini adalah vaksin yang sudah jelas terverifikasi halal dan dijamin keamanannya.

Selain itu, Legislator muda yang karib di sapa Guru To’i ini menilai, NTB saat ini sedang menjadi sorotan publik. Tidak saja nasional, tetapi juga menjadi sorotan dunia menyusul gelaran internasional MotoGP 2022.

Vaksin Halal

Guru To’i menyatakan, Kedatangan Presiden RI Joko Widodo di KEK Mandalika adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk menyukseskan event MotoGP dan event internasional lainnya di NTB.

“Maka tidak ada jalan lain kecuali harus memenuhi syarat, yakni melaksanakan vaksinasi,” ungkapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, salah satu yang perlu diperhatikan terkait vaksin adalah verifikasi halal. Jaminan kehalalan vaksin untuk masyarakat ini, kata Guru To’i mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 2 tahun 2021.

“Perlu ada verifikasi mengingat vaksin ini tujuannya baik sehingga harus aman dan halal,” kata Guru To’i dalam keterangan medianya.

Vaksin Booster

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan, vaksinasi Booster di NTB akan diluncurkan pada 19 Januari 2021 di Rumah Sakit Mandalika, Lombok Tengah.

Sasarannya adalah masyarakat usia 18 tahun ke atas dan sudah memperoleh vaksin lengkap, minimal enam bulan lalu. Termasuk lansia dan kelompok immunocrompomised.

Adapun vaksin yang digunakan, menurut Lalu Hamzi Fikri adalah dibuat berdasarkan ketersediaan dan perkembangan hasil penelitian. Sesuai dengan BPOM, ITAGI, dan WHO.

“Saat ini ada tersedia vaksin Pfizer. Ke depan bisa moderna atau AZ sesuai ketersediaan atau droping dari pusat,” ujar Kadis Kesehatan NTB seperti dilansir TIMESIndonesia.

Gerakan untuk penggunaan vaksin halal akhir-akhir ini terus mencuat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar penggunaan vaksin Covid-19 yang tidak halal untuk penanganan pandemi di Indonesia dikaji ulang oleh pemerintah.

MUI melihat jumlah vaksin Covid-19 yang halal saat ini cukup tersedia.

MUI melalui Sekretaris Jenderal, Amirsyah Tambunan menginginkan pemerintah memberikan vaksin yang aman dan halal untuk masyarakat. Hal itu mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. (*)