Sidang Paripurna, Fraksi Nasdem Soroti Villa Ilegal di Lombok Tengah

Berita Baru, Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna. Agenda utama Rapat Paripurna (11/6) ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu:

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

2. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.

Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan kritik terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi NasDem mempertanyakan integritas pengelolaan keuangan daerah dan mendesak Pemda untuk bertindak cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai krusial.

Juru bicara Fraksi NasDem, Lalu Galih Setiawan menyoroti tunggakan pembayaran jasa layanan kesehatan non-kapitasi di sejumlah Puskesmas.

“Ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tapi menyangkut kesejahteraan petugas kesehatan. Jika ini dibiarkan, maka pelayanan kepada masyarakat juga terancam,” tegasnya di hadapan sidang paripurna.

Fraksi NasDem juga menyoroti ketimpangan alokasi belanja daerah. Dari total belanja peralatan dan mesin yang mencapai Rp91 miliar, justru ditemukan 596 kendaraan dinas yang belum dibayarkan pajaknya.

“Ironis, alokasi besar tak diiringi dengan pengelolaan aset yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Lalu Galih juga mengungkap adanya selisih anggaran mencapai Rp450 miliar antara data dalam dokumen resmi yang disampaikan Kepala Daerah dan dokumen yang dipegang Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Kami mendapati perbedaan signifikan, bahkan mencapai Rp74 miliar pada pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kasus vila dan homestay ilegal di kawasan wisata selatan juga menjadi sorotan. Menurut NasDem, pembiaran terhadap bangunan ilegal ini bukan hanya merugikan daerah secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan tata ruang.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga menyangkut wajah daerah di mata investor dan publik,” ujarnya.

Dalam konteks RPJMD 2025–2029, Fraksi NasDem meminta pemerintah lebih serius dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi kualitas maupun penempatan yang bebas dari kepentingan politik. Ia juga mendorong agar re-alokasi anggaran difokuskan pada sektor strategis dan populis.

“Pembangunan fisik saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan pembangunan manusia dan tata kelola yang bersih. Kami berharap seluruh masukan dari fraksi menjadi perhatian serius dan bukan sekadar catatan normatif,” tutup Lalu Galih dalam rapat tersebut. [*]